Proyek Teras Samarinda
Samarinda – Anggota Pansus (Panitia Khusus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan kritiknya terhadap beberapa aspek pembangunan Teras Samarinda yang menjadi fokus Pemerintah Kota (Pemkot).
Salah satu poin utama yang disoroti adalah upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dinilai masih minim dengan hanya empat tempat yang disediakan.
Rohim menekankan pentingnya peningkatan jumlah tempat UMKM sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal.
Menurutnya pemberdayaan UMKM merupakan salah satu dari 10 program prioritas Wali Kota Samarinda sehingga harus lebih dioptimalkan. Terlebih, dalam presentasi sebelum pembangunan, UMKM menjadi salah satu pertimbangan proyek tersebut bisa berjalan.
“Salah satu yang menjadi argumentasi Pemkot itu adalah soal pemberdayaan UMKM. Kita kaget ngomong besar pemberdayaan UMKM, ternyata di sini cuman disiapkan 4 tempat UMKM,” jelas Rohim, Jumat (26/4/2024).
Ia juga menyoroti progres pembangunan yang lambat, disebabkan oleh penggunaan bahan baku dari luar negeri. Dia menekankan bahwa masalah ini perlu ditangani secara internal untuk memperbaiki pelaksanaan proyek.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menyoroti pengadaan material dari luar negeri, seperti membran dari Swedia dan pencahayaan (lampu) dari China. Dia menyarankan agar pertimbangan lebih matang dilakukan terkait risiko penundaan dan masalah potensial yang mungkin muncul akibat impor bahan-bahan tersebut.
“Kita khawatir ini akan molor lagi,” ungkapnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memperbaiki strategi pembangunan Teras Samarinda, terutama dalam hal pemberdayaan UMKM dan percepatan progres pembangunan, terutama soal material. [aci/ADV DPRD SMD]