KUKAR – Pemkab Kukar mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kukar terlibat dalam pengelolaan air bersih.
Hal tersebut sudah dibuktikan dengan beberapa desa di Kukar yang memberi peluang kepada BUMDes.
“Sebagian besar desa di Kabupaten Kukar telah menikmati hasil program ini. Namun demikian masih ada 2 desa yang belum teraliri air bersih , yakni Desa Long Lalang dan Buluksen,” ungkap Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kutai Kartanegara Muhammad Aidil, (11/8/2024).
Dia menjelaskan bahwa sistem penyediaan air bersih desa yang dikelola oleh BUMDes telah direalisasikan di berbagai titik.
Pada tahun 2024 penyediaan air bersih untuk Desa Buluksen akan segera rampung.
Sedangkan untuk Desa Long Lalang masih dalam tahap perencanaan dengan mempertimbangkan opsi apakah akan dibangun SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) desa sendiri atau dengan menghubungkan ke PDAM di desa tetangga.
Muhammad Aidil mengatakan keberhasilan program Penyediaan air bersih untuk desa tidak hanya dari infrastruktur yang telah berdiri, tetapi juga dari respon masyarakat sebagai penerima manfaat. Sebelumnya warga Desa Lamin Telihan dan Lamin Pulut harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan air bersih. Kini warganya bisa menikmati air bersih langsung dari kran di rumah mereka.
Disampaikannya bahwa penyediaan air bersih ini bukan pekerjaan yang selesai dalam sekali bangun. Ditegaskannya bahwa Pemkab Kukar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di desa-desa yang membutuhkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kutai Kartanegara Arianto menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih desa.
Disampaikannya bahwa tantangan terbesar dalam pemenuhan kebutuhan air bersih desa adalah pada kontinyunitas layanan dan pada titik tersebut peran masyarakat menjadi sangat penting.
Dijelaskannya peran BUMDes dalam pengelolaan air bersih untuk desa sangat strategis. Disampaikan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat melalui BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa, akan semakin memastikan operasional air bersih bisa berjalan lancar meski anggaran dari Pemerintah berkurang.
Diharapkannya BUMDes setelah dilakukan pendampingan dari DPMD dan pelatihan oleh PDAM, dapat mengelola secara mandiri dan bahkan menyumbang PAD (Pendapatan Asli Desa) tanpa bergantung pada dana subsidi seperti yang telah dilaksanakan oleh Desa Batuah, Perangat Selatan, dan Sumber Sari. (ADV Prokom Kukar)