Istimewa/Humas Setkab PPU
PENAJAM — Ketika pemerintah pusat mulai menata ulang kebijakan fiskal nasional melalui efisiensi belanja daerah dan pengalihan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026, banyak kepala daerah di Indonesia mulai cemas. Kebijakan tersebut menuntut daerah beradaptasi dengan anggaran yang lebih ketat, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Namun tidak demikian dengan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor. Di tengah tekanan fiskal nasional, ia justru menjadikan situasi ini sebagai momentum lahirnya strategi pembangunan baru — sebuah pendekatan yang oleh sejumlah pengamat mulai dijuluki sebagai “Mudyatnomics”, atau gaya kepemimpinan ekonomi khas Mudyat Noor dalam menata pembangunan di PPU.
Bagi Mudyat, efisiensi bukan alasan untuk berhenti bergerak. Sebaliknya, ia melihat keterbatasan anggaran sebagai peluang untuk memperkuat sinergi, memperluas kolaborasi, dan menjemput program pembangunan langsung dari kementerian dan lembaga pusat.
“Kalau daerah lain sibuk menyesuaikan belanja, kita justru tancap gas. Kuncinya membangun komunikasi lintas kementerian, menggandeng DPR RI, dan memastikan PPU mendapat porsi dalam proyek nasional, terutama yang terkait IKN,” ujar Mudyat Noor belum lam ini.
Kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah pusat memang cukup menantang bagi banyak daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Batam (21/9/2025) menegaskan pentingnya kepala daerah melakukan pengawasan ketat terhadap belanja operasional daerah.
Ia mengingatkan bahwa pengalihan sebagian dana TKD senilai Rp693 triliun menuntut daerah lebih selektif menggunakan anggaran, memastikan setiap rupiah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Belanja pegawai memang harus dibayar, tapi operasionalnya bisa dikorupsi, bisa di-mark-up. Itu yang harus diawasi,” tegas Tito dalam arahannya.
Selain menekankan efisiensi, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan program-program strategis nasional senilai total Rp1.376 triliun — mulai dari revitalisasi sekolah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jembatan, hingga penguatan lumbung pangan daerah.
Arahan Mendagri itu tampaknya benar-benar diresapi oleh Bupati Mudyat Noor. Alih-alih mengeluh soal berkurangnya ruang fiskal, ia justru bergerak cepat. Dalam beberapa bulan terakhir, Pemkab PPU intens melakukan audiensi dengan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian PPN/Bappenas.
Langkah ini menjadi strategi “jemput bola” agar program pembangunan nasional bisa menyentuh langsung wilayah PPU, terutama sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau menunggu anggaran daerah, tentu tidak cukup. Tapi kalau kita aktif berkomunikasi dan menyodorkan data serta perencanaan yang jelas, kementerian akan percaya dan membantu,” ungkap Mudyat Noor.
Pendekatan ini bukan sekadar diplomasi politik, tetapi taktik pembangunan berbasis kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan DPR RI, terutama anggota dapil Kalimantan Timur, Mudyat berhasil memastikan beberapa proyek strategis nasional turut melibatkan PPU.
Mudyat menyadari, efisiensi bukan hanya soal memangkas pengeluaran, melainkan menata ulang prioritas agar setiap rupiah menghasilkan nilai pembangunan yang maksimal. Ia mendorong aparatur di lingkungan Pemkab PPU untuk mengubah pola pikir birokratis menjadi produktif dan kolaboratif.
“Kita ingin efisiensi yang visioner. Bukan berhenti karena dana terbatas, tapi justru mencari cara baru agar pembangunan tetap jalan. Pemerintah daerah harus lincah dan kreatif,” tegasnya.
Dalam konteks ini, “Mudyatnomics” mulai menunjukkan bentuknya: kebijakan berbasis efisiensi, keberanian diplomasi, dan kemitraan strategis.
Kebijakan nasional yang menuntut efisiensi fiskal memang membawa tantangan tersendiri bagi daerah muda seperti Penajam Paser Utara. Namun di tangan Mudyat Noor, keterbatasan justru menjadi bahan bakar perubahan.
Ia memadukan kerja keras di daerah dengan diplomasi aktif di tingkat pusat. Kolaborasi dengan DPR RI dan kementerian bukan hanya soal proyek, tetapi membangun citra PPU sebagai mitra pembangunan nasional yang siap mendukung visi besar Indonesia Maju melalui IKN.
Dengan arah baru ini, PPU tidak hanya berusaha bertahan di tengah efisiensi, tetapi mulai menunjukkan kemampuan tumbuh dan beradaptasi secara cerdas.
Filosofi Mudyatnomics kini menjadi simbol perubahan cara pandang pembangunan daerah — bahwa kemandirian bisa lahir bukan dari banyaknya dana, tetapi dari strategi, kemauan, dan kepemimpinan yang berani menembus batas birokrasi.
Bagian Kedua
Di tengah tekanan efisiensi fiskal nasional, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H. Mudyat Noor terus menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti membangun. Fokusnya tetap sama yaitu memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkeadilan dan infrastruktur yang menopang kemandirian daerah.
Salah satu capaian besar terbaru adalah dukungan dana Rp46 miliar dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) yang akan digelontorkan pada tahun 2026 untuk memperkuat layanan kesehatan di PPU. Bantuan itu mencakup pengadaan alat kesehatan modern seperti CT-Scan dan Cathlab di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan puskesmas di empat kecamatan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam pertemuan bersama Bupati Mudyat Noor di Gedung Adhyatma, Kemenkes, Jakarta (2/10/2025).
“Kemenkes akan menyalurkan bantuan Rp46 miliar untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung sebagai bentuk dukungan percepatan layanan kesehatan di daerah penyangga IKN,” tegas Wamenkes Dante.
Langkah ini dinilai sangat strategis, mengingat selama ini banyak warga PPU masih harus dirujuk ke Balikpapan atau Samarinda untuk mendapatkan layanan medis lanjutan.
“Dengan dukungan ini, masyarakat tak perlu lagi jauh-jauh berobat. Kita ingin rumah sakit di PPU memiliki layanan setara kota besar,” ujar Mudyat Noor.
Namun, Mudyat menegaskan bahwa pembangunan fasilitas saja tidak cukup. Ia juga memprioritaskan penguatan SDM kesehatan, termasuk peningkatan jumlah dokter spesialis, tenaga radiologi, dan perawat profesional agar fasilitas canggih yang tersedia benar-benar memberi manfaat maksimal.
“Bukan hanya alatnya, tapi SDM-nya juga kita siapkan. Kita ingin pelayanan kesehatan di PPU naik kelas,” tandasnya.
Capaian di sektor kesehatan itu bukan satu-satunya hasil diplomasi pembangunan yang dijalankan Mudyat Noor. Sepekan kemudian, pada (7/10/2025), ia bersama Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Budi Satrio Djiwandono, melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Mudyat membawa proposal beberapa proyek strategis daerah, antara lain: Pembangunan Bendung Gerak Talake, Pembangunan Bendung Lawe-Lawe, Jembatan Riko–Buluminung, dan pembukaan kembali jalan ketahanan pangan yang sebelumnya sempat tertunda.
“Alhamdulillah, semua direspons positif. Kita dorong agar proyek-proyek itu bisa masuk prioritas nasional tahun depan,” kata Mudyat usai audiensi.
Infrastruktur untuk Ketahanan dan Kemandirian
Bagi Mudyat Noor, proyek-proyek tersebut tidak sekadar pembangunan fisik. Ia memandangnya sebagai simbol kepercayaan diri daerah untuk tumbuh mandiri di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita bergerak karena menunggu bukan solusi. PPU harus punya inisiatif sendiri agar tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional,” ujarnya penuh keyakinan.
Jembatan Riko–Buluminung, misalnya, diyakini akan membuka konektivitas baru antara kawasan industri, pelabuhan, dan pemukiman warga. Sementara Bendung Gerak Talake dan Lawe-Lawe akan memperkuat sistem irigasi serta menjamin ketahanan pangan di tengah perubahan iklim.
Selain itu, pembangunan jalan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari strategi “Mudyatnomics”, yaitu mengalihkan fokus pembangunan pada sektor-sektor produktif yang langsung mendukung kesejahteraan masyarakat.
Respons positif dari Kementerian PUPR menjadi sinyal kuat bahwa strategi diplomasi daerah yang dijalankan Mudyat Noor berbuah hasil nyata. Pendekatannya yang personal, argumentatif, dan berbasis data membuat pemerintah pusat menempatkan PPU dalam radar prioritas pembangunan infrastruktur nasional.
Budi Satrio Djiwandono yang turut mendampingi Mudyat menilai langkah itu sangat tepat.
“Bupati Mudyat punya cara kerja yang proaktif dan meyakinkan. Ia datang dengan data, bukan sekadar permintaan,” ujarnya.
Konsistensi Mudyat dalam membangun jejaring lintas kementerian sekaligus membuktikan bahwa efisiensi bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menumbuhkan kreativitas fiskal. Dengan mengoptimalkan dukungan pusat, PPU tetap bisa tumbuh bahkan di tengah kebijakan penghematan nasional.
Langkah-langkah nyata tersebut memperkuat citra Mudyat Noor sebagai pemimpin daerah yang tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga menanam fondasi pembangunan berkelanjutan.
“Efisiensi bukan berarti stagnasi. Justru di saat seperti inilah kita diuji: apakah bisa berinovasi untuk rakyat atau hanya menunggu,” tegas Mudyat.
Dengan pendekatan yang adaptif, diplomatis, dan berorientasi hasil, Mudyat Noor menempatkan PPU sebagai salah satu contoh daerah yang mampu menjawab tantangan fiskal nasional dengan kerja konkret dan visi jangka panjang.(*)
Sumber : Catatan Subur Priono, S.I.Kom (Humas Setkab/DiskominfoPPU)