Dok. Istimewa
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai upaya memperkuat harmonisasi pelaksanaan program pemerintah pusat dengan kebutuhan pembangunan daerah. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Kantor Setkab PPU dan dipimpin langsung oleh Bupati PPU, Mudyat Noor, Jumat (21/11/2025).
Pertemuan ini dihadiri unsur lengkap jajaran Forkopimda, termasuk Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara, Dandim 0913 PPU Letkol Andika Gassakti, Kajari PPU Devi Love Marbuhal Oktaria Hutapea, Ketua Pengadilan Negeri PPU Hartati Ari Suryanawati, Ketua DPRD PPU Raup Muin, Sekretaris Daerah PPU Tohar, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Mudyat menegaskan bahwa penyelarasan program pusat dengan kondisi di daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ia menyoroti beberapa agenda prioritas, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, hingga penguatan ekosistem pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
“Kolaborasi Forkopimda sangat menentukan keberhasilan berbagai program strategis. Kita ingin semua kebijakan, baik dari pusat maupun daerah, benar-benar terimplementasi secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga memaparkan progres Program MBG yang telah berjalan efektif di wilayah PPU dengan total distribusi 7.257 porsi bagi pelajar TK hingga SMA/SMK di Kecamatan Sepaku dan Penajam. Program ini terus digenjot agar dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati turut menekankan pentingnya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah peningkatan kemandirian ekonomi desa serta mampu mengoptimalkan pengelolaan potensi lokal.
Sementara itu, Sekda PPU Tohar menyampaikan paparan mengenai kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem. Ia menjelaskan bahwa BPBD bersama TNI, Polri, serta unsur OPD terkait telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta menyiapkan mekanisme penanganan darurat, termasuk simulasi tanggap bencana.
“Kita perlu memastikan bahwa seluruh personel dan peralatan siap bergerak setiap saat. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat demi meminimalkan risiko serta mempercepat respons di lapangan,” ungkap Tohar.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten PPU menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pelaksanaan program nasional berjalan tepat sasaran. Kerja sama seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di PPU. (Adv/Pemkab PPU)