Dok. Istimewa
PENAJAM — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat budaya pengelolaan data di tingkat desa dan kelurahan. Melalui Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik, Diskominfo menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi Tata Kelola Data Desa dan Kelurahanselama tiga hari, mulai 26 hingga 28 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Diskominfo PPU.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan desa dan kelurahan se-PPU, dengan menghadirkan narasumber dari BPS PPU serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Para peserta memperoleh pendalaman materi seputar tata kelola data sektoral, mekanisme pendampingan, serta penyelarasan data untuk mendukung penyusunan Profil Desa dan Kelurahan yang akurat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik, Fitriani, menyampaikan bahwa transformasi tata kelola data tidak dapat berjalan tanpa dukungan penuh dari perangkat desa dan kelurahan.
“Komitmen Bapak dan Ibu adalah pondasi utama terwujudnya tata kelola data yang lebih terstruktur dan berkualitas di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ungkapnya saat membuka acara.
Fitriani menjelaskan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan instrumen penting dalam memastikan keseragaman dan keterpaduan data. Melalui penerapan prinsip SDI, pemerintah daerah dapat menghasilkan data yang standar, jelas metadata-nya, serta menggunakan referensi yang sama di seluruh sektor.
“Dengan SDI, kita membangun ekosistem data yang lebih tertib, akuntabel, dan mudah diakses untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan,” tambahnya.
Sebagai Wali Data Daerah, Diskominfo PPU berperan memastikan seluruh organisasi perangkat daerah, termasuk desa dan kelurahan, mampu menerapkan prinsip SDI dalam setiap proses penyusunan data. Karena itu, Fitriani mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan dengan serius agar harmonisasi data desa dan kelurahan dapat berjalan lebih optimal.
Diskominfo berharap kegiatan sosialisasi dan koordinasi ini dapat meningkatkan pemahaman perangkat desa/kelurahan tentang pentingnya data yang valid dan terkelola dengan baik sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Data yang berkualitas diyakini menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. (Adv/Pemkab PPU)