Pelabuhan Penajam sebagai pintu masuk wilayah Benuo Taka. (Dok.Istimewa)
PENAJAM – Perkembangan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai salah satu wilayah yang berada di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi pembangunan daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten PPU untuk menyiapkan perencanaan yang mampu menghubungkan potensi ekonomi, kebutuhan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU mengambil peran dalam mengawal proses tersebut melalui penguatan koordinasi dan perencanaan lintas sektor. Pendekatan yang digunakan tidak hanya melihat sektor secara terpisah, tetapi berupaya membangun keterkaitan antara potensi daerah dari hulu hingga hilir.
Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam (SDA) Bapelitbang PPU, Budi Heriyadi, mengatakan pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan berbagai sektor agar pertumbuhan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
Menurutnya, penguatan ekonomi daerah perlu dimulai dari sektor yang menjadi sumber produksi masyarakat. Pertanian dan perikanan, misalnya, memiliki potensi untuk dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan penguatan keterhubungan dengan sektor pengolahan serta pasar.
“Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan hulu-hilir yang terstruktur,” kata Budi Heriyadi dalam Forum Komunikasi Publik yang digelar Bapelitbang PPU.
Pendekatan hulu-hilir tersebut menjadi penting karena peningkatan produksi saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Komoditas yang dihasilkan masyarakat perlu mendapatkan dukungan pengolahan, pemasaran, investasi, hingga infrastruktur yang mampu memperlancar distribusi.
Karena itu, pengembangan kawasan ekonomi dan peningkatan investasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut. Kehadiran investasi diharapkan dapat membuka ruang bagi berkembangnya kegiatan usaha sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
Di tingkat pelaku usaha, Bapelitbang juga melihat pentingnya penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kelompok usaha tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Budi menjelaskan, peningkatan nilai tambah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKM dan UMKM. Produk lokal tidak hanya diupayakan mampu diproduksi, tetapi juga dikembangkan agar memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
“Selanjutnya terkait dengan hilirisasi dan nilai tambah, bagaimana usaha kecil seperti IKM dan UMKM di PPU bisa berkembang sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Dalam merumuskan arah pembangunan, Bapelitbang PPU juga membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan. Forum Komunikasi Publik menjadi salah satu sarana untuk memperoleh pandangan mengenai persoalan, potensi, dan kebutuhan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
Dari proses tersebut, terdapat empat aspek yang menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi daerah. Keempatnya meliputi konektivitas, komoditas dan hilirisasi, investasi dan UMKM, serta pangan, air dan lingkungan.
Konektivitas berkaitan dengan dukungan infrastruktur yang memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan aktivitas ekonomi berjalan lebih lancar. Sementara pengembangan komoditas dan hilirisasi diarahkan agar potensi lokal tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
Pada aspek investasi dan UMKM, perhatian diarahkan pada terciptanya ekosistem usaha yang dapat mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal sekaligus menarik kegiatan investasi yang memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.
Sementara pangan, air, dan lingkungan menjadi bagian penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya. Pertumbuhan wilayah membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana.
Kepala Bapelitbang PPU, Ade Embongbulan, mengatakan peran bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam pada dasarnya diarahkan untuk mengawal perkembangan sektor tersebut melalui proses perencanaan dan pengkajian.
Menurutnya, fungsi Bapelitbang tidak selalu berbentuk pelayanan publik secara langsung. Sebagian peran lembaga berada pada tahapan pengumpulan dan pengelolaan data, analisis, penyusunan kajian, serta memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan.
“Jadi biasanya akan ada usulan-usulan dari masyarakat atau kelompok yang berorientasi kepada pelayanan pertumbuhan di bidang ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan sumber daya alam,” ujar Ade.
Masukan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah. Dengan dukungan data dan hasil analisis, berbagai persoalan dapat dipetakan untuk menentukan prioritas serta langkah penanganan yang diperlukan.
Bagi Bapelitbang PPU, keterpaduan antarsektor menjadi salah satu kunci agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif. Pengembangan ekonomi membutuhkan infrastruktur, sementara pengembangan infrastruktur juga perlu mempertimbangkan potensi ekonomi serta daya dukung lingkungan.
Pendekatan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terlibat dalam memberikan masukan mengenai arah pembangunan. Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang berkembang di lapangan.
Ke depan, sinergi antara perencanaan, pengembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan SDA diharapkan mampu memperkuat kesiapan PPU menghadapi dinamika pembangunan. Terlebih, perkembangan kawasan sekitar IKN turut membawa perubahan terhadap kebutuhan konektivitas, investasi, lapangan usaha, dan pelayanan masyarakat.
Bapelitbang PPU terus mendorong agar berbagai potensi tersebut dapat dipetakan dan dikelola melalui perencanaan yang terarah. Dengan mempertemukan data, kajian, masukan masyarakat, serta koordinasi antarperangkat daerah, pembangunan diharapkan mampu menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.
Melalui penguatan perencanaan lintas sektor tersebut, Bapelitbang PPU menempatkan diri sebagai bagian penting dalam mengawal arah pembangunan daerah agar tetap adaptif terhadap perubahan, mampu menangkap peluang baru, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ADV)