PENAJAM – Menentukan arah pembangunan daerah membutuhkan perencanaan yang mampu membaca kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan di masa mendatang. Hal tersebut menjadi perhatian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam menjalankan perannya mendukung pembangunan daerah.
Tidak hanya menyusun perencanaan program, Bapelitbang PPU juga terus mengidentifikasi berbagai persoalan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan daerah. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk menentukan kebutuhan kajian yang dinilai penting bagi pemerintah daerah. Selasa, (6/10/2026).
Langkah ini dilakukan agar berbagai kebijakan yang nantinya diterapkan memiliki dasar pertimbangan yang lebih kuat. Kajian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai persoalan, potensi, sekaligus alternatif penyelesaian yang dapat menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Pada 2026, Bapelitbang PPU menerima puluhan usulan kajian dari organisasi perangkat daerah (OPD). Dari sebanyak 69 usulan yang masuk, dilakukan proses pemetaan dan penentuan prioritas dengan mempertimbangkan urgensi serta keterkaitannya dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Hasil penyaringan tersebut menetapkan tujuh kajian sebagai prioritas untuk dikerjakan pada tahun ini. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain berkaitan dengan mitigasi dan risiko bencana, penanganan stunting, serta persoalan kawasan kumuh.
Kepala Bidang Inovasi, Teknologi, dan Pengkajian Pengaturan Bapelitbang PPU, Anita Megawati belum lama ini mengatakan kajian yang dilakukan diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, substansi kajian tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi mengenai langkah yang perlu dilakukan pemerintah.
Dengan demikian, hasil kajian dapat menjadi salah satu instrumen dalam membantu perangkat daerah melihat persoalan secara lebih menyeluruh sebelum menentukan kebijakan maupun program penanganannya.
Selain menentukan kajian prioritas, Bapelitbang PPU juga memberikan perhatian terhadap proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Partisipasi publik dipandang penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari berbagai kebijakan pembangunan.
Melalui forum konsultasi publik dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat dihimpun untuk menjadi bagian dari proses penyusunan perencanaan daerah.
Masukan yang diperoleh kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan daerah. Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program yang direncanakan memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat dan dapat dilaksanakan sesuai kapasitas pemerintah daerah.
Di sisi lain, Bapelitbang PPU juga mulai memperhatikan sejumlah isu yang berpotensi memengaruhi pembangunan daerah dalam jangka panjang. Salah satunya berkaitan dengan ketersediaan air sebagai kebutuhan dasar sekaligus salah satu faktor pendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Berbagai alternatif penyediaan sumber air juga menjadi bagian dari gagasan yang dapat dikaji lebih lanjut. Namun, setiap opsi tetap membutuhkan kajian dari sisi teknis, manfaat, kebutuhan anggaran, serta kemampuan daerah sebelum ditetapkan menjadi kebijakan.
Pada sektor ekonomi, perhatian juga diarahkan pada bagaimana potensi daerah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Konektivitas, pengembangan komoditas, hilirisasi, investasi, UMKM, serta ketersediaan pangan dan sumber daya lingkungan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan secara bersama-sama.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah memiliki keterkaitan antarsektor. Penguatan satu sektor membutuhkan dukungan sektor lainnya sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara parsial.
Bapelitbang PPU berupaya mempertemukan berbagai kepentingan tersebut dalam proses perencanaan sehingga pembangunan daerah memiliki arah yang lebih terukur. Data, hasil penelitian, masukan masyarakat, serta kondisi aktual daerah menjadi bahan penting dalam proses tersebut.
Keberadaan kajian strategis juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menentukan skala prioritas. Dengan sumber daya yang terbatas, setiap program pembangunan perlu dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.
Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur, dan Sumber Daya Alam Bapelitbang PPU, Budi Heriyadi, sebelumnya juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun arah pengembangan ekonomi daerah, mulai dari konektivitas, komoditas dan hilirisasi, investasi dan UMKM, hingga pangan, air dan lingkungan.
Keseluruhan proses tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perencanaan yang saling terhubung. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan
keberlanjutan sumber daya dan kebutuhan masyarakat.
Bapelitbang PPU menargetkan kajian prioritas yang telah ditetapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan.
Ke depan, penguatan fungsi perencanaan dan pengkajian diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten PPU menghadapi berbagai dinamika pembangunan. Terlebih, perkembangan wilayah PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara menuntut kesiapan perencanaan yang semakin matang.
Melalui proses perencanaan yang terarah, partisipatif, dan didukung kajian yang memadai, Bapelitbang PPU terus mengambil bagian dalam menyiapkan fondasi pembangunan daerah yang adaptif terhadap perubahan serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. (ADV)