Dok. Humas Serkab PPU
PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama pemerintah pusat dan kementerian/lembaga teknis. Pemkab PPU menilai sinkronisasi program menjadi penting agar berbagai potensi dan kebutuhan pembangunan di daerah dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan nasional.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari audiensi Bupati PPU bersama Kementerian Infrastruktur yang sebelumnya membahas potensi wilayah sekaligus arah pembangunan infrastruktur di Kabupaten PPU.
Pembahasan tersebut kemudian berlanjut melalui rapat koordinasi dan pembahasan teknis bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia serta kementerian dan lembaga teknis terkait, Senin (5/10/2026) lalu.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, para Asisten, Plt. Kepala Bapelitbang PPU, Plt. Kepala Dinas PUPR PPU beserta jajaran OPD dan kementerian/lembaga teknis terkait.
Fokus utama pembahasan diarahkan pada penyelarasan usulan pembangunan daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, Pemkab PPU juga mendorong agar sejumlah usulan dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2027.
Koordinasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kawasan-kawasan strategis di PPU yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan IKN. Posisi PPU sebagai salah satu wilayah yang berada di sekitar kawasan IKN dinilai membuka peluang bagi percepatan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat, Pemkab PPU berupaya memastikan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki keterhubungan dengan agenda pembangunan nasional.
Sinkronisasi ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan PPU ke depan, sekaligus membuka ruang bagi hadirnya dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan infrastruktur strategis daerah.
Bagi PPU, keberadaan IKN bukan hanya menjadi konteks pembangunan nasional, tetapi juga momentum untuk memperkuat konektivitas, kawasan strategis, serta daya dukung wilayah dalam menghadapi pertumbuhan aktivitas di sekitar Ibu Kota Nusantara.
Dengan koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat, Pemkab PPU menargetkan usulan pembangunan daerah dapat semakin terarah, terukur, dan memiliki keterkaitan kuat dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2027. (ADV)