Dok. Humas Setkab PPU
BANDUNG – Dukungan pemerintah daerah terhadap kelancaran investasi dan operasional sektor minyak dan gas bumi (migas) mendapat pengakuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menerima penghargaan atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan usaha hulu migas, khususnya terkait kelancaran operasional, keselamatan jalur pipa, serta pengembangan lapangan migas di wilayah PPU.
Penghargaan tersebut diterima Mudyat Noor dalam kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) Tahun 2026 yang diselenggarakan SKK Migas pada 28–29 Oktober 2026 di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, kepada Bupati PPU bersama sejumlah kepala daerah lainnya di wilayah kerja SKK Migas Kalsul, termasuk Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Pengakuan ini menjadi catatan penting bagi Kabupaten PPU, mengingat keberlangsungan industri hulu migas tidak hanya bergantung pada kesiapan perusahaan dan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.
Bagi Pemerintah Kabupaten PPU, sektor migas merupakan salah satu bidang strategis yang membutuhkan sinergi berkelanjutan, terutama dalam memastikan aktivitas operasional berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Mudyat Noor menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan memperkuat hubungan kerja sama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan hulu migas.
“Terima kasih kepada SKK Migas. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kegiatan usaha hulu migas yang aman dan berkelanjutan,” kata Mudyat Noor usai menerima penghargaan.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten PPU akan terus mendorong koordinasi bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terutama dalam mendukung kelancaran operasional migas, menjaga keselamatan jalur pipa, serta mendorong pengembangan lapangan migas di daerah.
Menurutnya, komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam mengantisipasi berbagai tantangan operasional di lapangan. Dengan koordinasi yang terjaga, berbagai kebutuhan dan persoalan yang berkaitan dengan aktivitas industri migas diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab PPU berharap kegiatan industri hulu migas dapat berlangsung secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah daerah juga diharapkan mampu menciptakan iklim operasional yang kondusif sehingga pengembangan sektor migas dapat terus berjalan dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. (ADV)