Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) masih mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
Menurut Rohim, banyak laporan yang diterimanya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Probebaya tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Banyak yang mengadukan bahwa realisasi Probebaya tidak memenuhi kebutuhan mereka. Apakah benar Probebaya melibatkan masyarakat dalam menentukan program?” ujarnya pada Rabu (24/4/2024).
Meskipun dianggap sebagai program unggulan yang sukses oleh Wali Kota, namun dari pengalamannya berinteraksi langsung dengan masyarakat, Rohim menyaksikan banyak aduan yang menandakan masih ada masalah yang harus dipecahkan.
“Adanya laporan dari masyarakat tentang realisasi Probebaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka,” katanya.
Selain itu, Rohim juga mengangkat isu penyelewengan dalam pengadaan program yang tidak sesuai dengan usulan, serta politisasi program tersebut yang menjadi sorotan menjelang pemilu, di mana beberapa organisasi masyarakat memanfaatkannya sebagai alat politik.
“Perbaikan diperlukan ke depannya, khususnya dalam melibatkan warga dalam menyusun usulan program,” tambahnya.
Rohim menekankan urgensi penanganan masalah ini sebelum menjadi lebih rumit, terutama karena program ini melibatkan langsung Ketua Rukun Tetangga (RT) yang mungkin kurang memahami prosedur pemerintahan.
“Para RT biasanya tidak terlalu paham prosedur di pemerintahan, mereka hanya mengikuti. Tapi jika mereka yang menandatangani, mereka yang akan menghadapi masalah,” tegasnya. [aci/ADV DPRD SMD]