PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat peran Forum Anak sebagai media partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Kepala DP3AP2KB PPU, Jansje Grace Makisurat, mengatakan pendekatan melalui Forum Anak dinilai lebih efektif karena anak-anak umumnya lebih terbuka saat berbagi cerita dengan teman seusianya. Kondisi tersebut menjadikan Forum Anak sebagai ruang yang mampu menjembatani komunikasi antara anak dan pemerintah.
“Anak-anak sering kali merasa lebih nyaman menyampaikan cerita maupun permasalahan kepada teman sebaya. Karena itu, Forum Anak memiliki peran penting sebagai penghubung agar aspirasi mereka dapat diteruskan kepada pemerintah,” ujar Jansje. Jumat, (26/6/2026).
Ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian bersama, seperti anak yang belum memiliki dokumen kependudukan, anak putus sekolah, hingga berbagai bentuk perlakuan tidak adil yang dialami di lingkungan pendidikan maupun sosial.
Menurutnya, informasi mengenai kondisi tersebut perlu diketahui sejak dini agar pemerintah dapat memberikan penanganan yang sesuai melalui instansi terkait. Forum Anak diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyampaian berbagai persoalan yang dialami anak sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut.
“Melalui Forum Anak, berbagai persoalan seperti anak yang tidak bersekolah atau belum memiliki dokumen kependudukan dapat lebih cepat teridentifikasi sehingga pemerintah bisa segera mengambil langkah penanganan,” katanya.
Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, Forum Anak juga didorong menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi anak untuk menyampaikan pengalaman maupun keluhan tanpa rasa takut. Dengan demikian, hak-hak anak dapat lebih terlindungi melalui mekanisme partisipasi yang melibatkan mereka secara langsung.
Penguatan Forum Anak menjadi salah satu strategi Pemerintah Kabupaten PPU dalam membangun sistem perlindungan anak yang partisipatif sekaligus mendukung pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA), sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata yang dihadapi anak di daerah. (adv/red)