SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim rupanya masih belum menemukan kata sepakat mengenai besaran angka APBD Murni tahun anggaran 2023.
Buktinya, beberapa kali dibahas dan dua kali sempat disebutkan jumlah angka, tapi nyatanya hingga saat ini Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Provinsi Kaltim masih terus menggodok sebelum dilakukan pengetokan.
Jika sebelumnya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Riza Indra Riyadi sempat menyebut pembahasan angka APBD Murni tahun anggaran 2023 mencapai Rp 15,1 triliun. Namun rupanya angka tersebut justru turun menjadi Rp 14,9 triliun, berdasarkan nota keuangan yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim melalui Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riza Indra Riyadi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, pihaknya bersama dengan TAPD Kaltim masih fokus melakukan rapat-rapat membahas mengenai hal tersebut. Sehingga nantinya setelah diketok, APBD benar-benar tepat sasaran.
Mengenai besaran angka pada APBD Murni tahun anggaran 2023, Samsun menyebut, angka tersebut masih sama dengan angka yang tertera dalam nota keuangan yang disampaikan Gubernur Kaltim.
“Masih sesuai dengan nota keuangan yang disampaikan oleh Gubernur ke kita. Tapi yang itu nanti akan dibahas oleh Banggar dengan TAPD,” katanya.
Pun saat ditanya mengenai angka yang juga sempat disebutkan oleh Pj Sekretaris Daerah, yakni Rp 15,1 triliun. Samsun mengatakan, sampai saat ini belum ada perubahan. Namun, lanjut dia, untuk kemungkinan adanya perubahan angka masih bisa terjadi.
“Kemarin diajukan Rp 14,9 triliun. Kita belum tahu nanti kita tunggu rapat Banggar dengan TAPD. Nanti ada pembahasan dalam Banggar dengan TAPD masih panjang waktunya kita bahas dan tidak final itu masih belum final, bisa berubah,” terangnya.
Dia berharap akan ada hasil yang baik diputuskan, sehingga APBD benar-benar bermanfaat untuk rakyat Kaltim.
“Ya kita berharap akan ada kabar baik, ada penambahan-penambahan pendapatan yang bisa kita optimalkan untuk belanja pemerintah yang orientasinya untuk belanja ke masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Nys/Adv/DPRDKaltim)