SAMARINDA – Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kaltim sangat baik, pada tahun 2022. Dimana Kaltim berada di posisi ketiga di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Meski begitu, angka kemiskinan Kaltim ternyata masih relatif tinggi di lingkup regional Kalimantan yakni 6,44 persen per September 2022.
Kemiskinan di Kaltim berada di bawah pencapaian Kalimantan Selatan 4,49 persen dan Kalimantan Tengah 5,28 persen.
Sementara, untuk pertumbuhan ekonomi Kaltim terbilang baik mencapai 4,48 persen. Demikian pula kontribusi ekonomi Kaltim tertinggi untuk regional Kalimantan mencapai 52 persen.
Merespon hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan pengentasan kemiskinan sangat penting demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengentasan kemiskinan adalah urusan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Tentu kita tidak ingin secara sporadis dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Kita punya dana, kita akan berikan bantuan yang sifatnya dari hulu sampai hilir,” ungkap Sri.
“Di hulu kita berikan bantuan modal usaha, sementara di hilir kita salurkan bantuan untuk peningkatan daya beli,” sambung dia.
Sri memberi pengarahan itu saat membuka Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023 bertema Integrasi Regsosek dalam kerangka kebijakan Satu Data untuk mendukung agenda strategis pengentasan kemiskinan Kalimantan Timur di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (6/6/2023).
Oleh karena itu, Sri berharap bahwa pengentasan kemiskinan kini bukan hanya menjadi tugas instansi teknis terkait, tapi reformasi birokrasi pun harus berdampak pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim bisa evaluasi, apakah program dan kegiatan yang dilakukan terkoneksi dengan baik merespon kondisi di lapangan?
Kemudian, apakah program yang ditawarkan bisa menjangkau data penduduk miskin di daerah?
Menurutnya perlu ada pola penataan reformasi birokrasi yang tidak lagi hanya bergantung pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja, tapi outcome dan dampaknya bagi pengentasan kemiskinan.
“Jadi tidak dibalik. Kita ciptakan OPD, ciptakan tupoksi, baru mencari outputnya apa? Maka harus ditentukan dulu outputnya apa,” tegas dia.
Karena itu, sangat diperlukan potret peta kemiskinan secara lengkap, termasuk karakteristik, peta sebaran hingga tipologinya.
Namun tegasnya, program pengentasan kemiskinan yang sudah baik, harus terus dilanjutkan dan disempurnakan. (Adv/Diskominfo Kaltim/dtn)