Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listyono. (Istimewa)
SAMARINDA – Beberapa waktu lalu, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kaltim juga turut dibarengi dengan sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU).
Presiden Jokowi dilaporkan melakukan groundbreaking untuk sejumlah proyek di IKN yang dibangun dengan mekanisme investasi dari pihak swasta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listyono meminta agar pemerintah pusat dan seluruh pihak yang terkait bisa lebih transparan soal informasi yang berhubungan dengan perkembangan IKN.
“Khususnya di sektor investasi. Transparansi ini butki keterbukaan pemerintah dalam menjalankan sebuah kegiatan atau program,” tegas dia, Sabtu (21/10/2023).
Transparansi informasi juga dikatakannya akan memberikan kemudahan bagi penyelenggara program untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan. Selain itu, dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa mengetahui pasti sudah sejaauh apa perkembangan IKN.
Ia melanjutkan, tanpa adanya transparansi dan keterbukaan informasi potensi penyimpangan dalam proses pembangunan bisa saja terjadi.
“Dan kita semua tentu tidak menginginkan hal itu terjadi,” singkatnya.
Nidya berharap Pemprov Kaltim dan Badan Otorita IKN bisa memperkuat sinergi untuk memaksimalkan penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan IKN. (dtn/ADV DPRD Kaltim)