Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. [ist]
SAMARINDA – Rasio elektrifikasi di Kaltim per 2022 baru mencapai angka 93 persen. Artinya masih ada sejumlah daerah di Klatim yang belum teraliri listrik. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun memahami benar bila ada beberapa wilayah di Kaltim yang mungkin lokasinya berada terlalu jauh dari sambungan listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Namun menurutnya, di tengah perkembangan sumber energi saat ini, masalah kelistrikan bisa diatasi dengan memanfaatkan Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Samsun mendorong Pemprov Kaltim untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT di beberapa wilayah yang belum teraliri listrik PLN.
“Desa-desa, atau wilayah yang belum terjangkau sambungan listrik dari PLN, bisa dicarikan solusi lewat PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)” terang Samsun, Jumat (27/10/2023).
Menurutnya, sambungan kelistrikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga urusan pemenuhannya tak bisa semata-mata dijadikan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Kaltim juga harus bisa memberikan dukungan untuk memaksimalkan upaya pemenuhan listrik di okasi-lokasi yang belum terjangkau listrik.
Samsun menambahkan, Pemprov Kaltim bisa memperbanyak pembangunan PLTS Komunal seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah. Salah satu daerah yang sudah menggunakan listrik berbahan bakar tenaga matahari adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Di Kukar itu, sudah ada beberapa desa yang menggunakan listrik dari tenaga surya. Ini bisa jadi contoh untuk daerah-daerah lain yang posisinya jauh dari sambungan lsitrik PLN,” pungkasnya. (dtn/ADV DPRD Kaltim)