Kantor DPRD Kaltim (ist).
SAMARINDA – Pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di setiap tahun ajaran seringkali menimbulkan berbagai macam persoalan. Mulai dari tidak meratanya jumlah sekolah yang ada di daerah, hingga jumlah lulusan yang tidak sebanding dengan sekolah yang tersedia.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati pun memastikan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya membenahi sistem zonasi dalam PPDB di Kaltim. Ia menekankan pihaknya akan terus memastikan agar sekolah negeri di daerah, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dari siswa-siswa yang lulus dari SMP.
“Ini langkah penting untuk menangani persoalan tidak sesuainya jumlah sekolah dengan jumlah siswa yang lulus dari jenjang sebelumnya,” jelas Puji, Rabu (15/11/2023).
Politisi Partai Demokrat ini meyakini bahwa dengan kerja sama yang optimal, dan komitmen yang kuat maka permasalahan pendidikan di Kaltim bisa lekas ditemukan solusinya. Puji menegaskan, yang menjadi besar dari pihaknya adalah kepastian bahwa anak-anak Kaltim harus bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
“Dan tentu saja, ini harus merata. Seluruh anak di Kaltim tanpa terkecuali harus mendapatkan hak mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas,” tegasnya.
Sebagai informasi, sistem zonasi dalam PPDB mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018. Melansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), penerapan sistem zonasi dimaksudkan untuk memberikan iklim pendidikan berkualitas dengan lebih merata dan menyeluruh. (ADV DPRD Kaltim)