Foto: Ilustrasi ART, (ist).
Integritaskaltim.com,Samarinda – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mempertimbangkan secara matang rencana pengadaan Autonomous Rail Rapid Transit (ART).
Menurut Angkasa, investasi untuk pengadaan ART cukup mahal dan membutuhkan subsidi besar dari pemerintah.
“Pertimbangannya satu, investasi cukup mahal. Kemudian kalau itu mencapai jangkauan untuk moda masyarakat harus disubsidi. Kalau yang listrik tadi satu tahun Rp75 miliar, kalau yang modelnya pakai solar itu modalnya kurang lebih Rp30 miliar, setahun kita subsidi. Saya minta itu untuk dipertimbangkan,” kata Angkasa, Selasa (22/6/2024).
Selain masalah biaya, Angkasa juga menyoroti kebutuhan fasilitas dan kapasitas. Ia mempertanyakan bagaimana sistem transportasi baru ini akan diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada.
“Kalau kita mau bikin separator itu dari mana ke mana. Engga dibikin separator aja kita sudah macet,” lanjutnya.
Aspek budaya masyarakat juga menjadi perhatian Angkasa. Ia menilai bahwa kebiasaan masyarakat Samarinda yang lebih memilih menggunakan motor dibandingkan angkutan umum perlu dipertimbangkan.
“Saya tanya ke mahasiswa, semisal ada bus biayanya murah pilih naik bus atau motor, semua pilih naik motor. Nah ini budaya, berarti kan belum jadi kebutuhan. Pemerintah kan bunyinya kota pusat peradaban, tapi apakah itu menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak. Itu mesti dipertimbangkan,” jelasnya.
Ia pun membandingkan situasi di Samarinda dengan Jakarta, di mana penggunaan transportasi umum sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
“Beda dengan Jakarta. Karena kebanyakan dari masyarakat lebih pilih naik motor yang bisa menjangkau ke semua tempat. Beda kalau naik angkutan umum yang memang sudah ada jalurnya. Jadi itu belum memenuhi syarat budaya masyarakat daerah. Kalau Jakarta, sudah, makanya buswaynya sudah jalan,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa investasi besar ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat Samarinda, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa membebani anggaran pemerintah.(wan/ADV/DPRD SMD)