Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin. [ist]
SAMARINDA – Tak hanya berhadapan dengan minimnya jumlah pengawas sekolah, proses pengawasan pendidikan di Kaltim juga menghadapi sejumlah tantangan.
Seperti misalnya penerapan Kurikulum Merdeka yang berlaku beberapa tahun terakhir.Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin pun angkat bicara melihat hal tersebut.
Menurutnya, pengawas sekolah harusnya diberikan sosialiasi yang komprehensif berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Karena pengawas sekolah bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya Kegiatan BElajar Mengajar (KBM) di sekolah-sekolah.
“Kami sudah sampaikan ke instansi terkait, Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kaltim. Mereka (pengawas sekolah) harus disosialisasikan soal kurikulum baru ini,” jelasnya, Senin (30/10/2023).
Salehuddin melanjutkan, dari data yang ia peroleh dari beberapa kabupaten/kota, beberapa pengawas sekolah mengaku belum mendapatkan pembekalan soal Kurikulum Merdeka. Karena sosialisasi Kurikulum Merdeka baru diberikan kepada kepala sekolah dan guru-guru pengajar.
Ia membeberkan, dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan bersama Disdikbud Kaltim pihaknya meminta agar pemerintah bisa memberikan porsi anggaran dan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pada pengawas sekolah.
Dengan demikian, harapannya kualitas pendidikan di Kaltim bisa mengalami peningkatan yang signifikan. (sia/ADV DPRD Kaltim)