SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dr. Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa saat ini jumlah warga Kota Samarinda yang dihapus dari kepesertaan KIS PBI JK mencapai 11 ribu orang, dengan berbagai alasan seperti meninggal dunia, kesalahan input data, dan sebagainya.
“Saat ini banyak sekali peserta program pemerintah pusat, yakni KIS, yang dihapus oleh pemerintah. Ternyata persoalan yang kami hadapi di Samarinda dan di Kota Balikpapan itu sama,” ungkap Puji, Rabu, (17/1/2024).
Pemerintah pusat menghapus kepesertaan KIS PBI JK yang tidak memenuhi syarat, dan pada tahun 2024, data peserta tersebut akan dicoret dan tidak lagi mendapatkan bantuan KIS PBI JK secara gratis.
Menyikapi hal ini, Sri Puji Astuti menyatakan bahwa nama-nama yang terhapus akan menjadi beban tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
“Ia berharap, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan terbaru untuk mengantisipasi pengalihan peningkatan jumlah penerima manfaat KIS PBI JK terhadap pelayanan kesehatan daerah,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja (kunker) yang merupakan bagian dari upaya Komisi IV untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan.
Fokus utama dalam kunjungan itu adalah membahas dampak penghapusan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) yang dilakukan oleh pemerintah pusat. (ADV/DPRD Kota Samarinda)